reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.
BAIS itself is criticized for setting up a a person-sided notion of what a national security menace constitutes by generating civilians from various important groups a menace.
Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.
“Anyone who may have a romance using a Terrorism organization and intentionally spreads words and phrases, attitudes or actions, composing, or Exhibit Along with the aim of inciting an individual or group of men and women to dedicate violence or threats of violence which can result in a criminal act of terrorism shall be punished with imprisonment for a highest of five (5) yrs.”
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
) shall be supplied by The federal government. Nonetheless, there's no clear provision with regards to which authority shall provide the registration certificate for the reason that Article 8, regarding the designated registration authority based upon geographical level of Firm, was struck down by the Constitutional Courtroom (Case No.
Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]
Sectarian politics should be strengthened at your house. Intelligence need to contribute to developing a peaceful world no cost from new threats which include environmental destruction and disease outbreaks.
Ongoing discussion in your home of Agent around the EIT Regulation revision expands the scope of hoax criminalization (Short article 45C) by which include prohibiting the distribute of Fake facts that causes problems/chaos (‘keonaran’) in the Neighborhood.
Mengambil contoh masalah terorisme, untuk menghadapi ancaman terorisme kontemporer sinergi antar komunitas intelijen, dan intstansi/lembaga negara merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi mencapai kepentingan bersama yaitu mempertahankan kedaulatan NKRI terutama dari aksi teroisme yang datang dari dalam maupun dari luar.
Any person who deliberately in creating incites in community to dedicate a punishable act, a violent motion versus the general public authority or every other disobedience, either to some statutory provision or to an official get issued beneath a statutory provision, shall be punished by a most imprisonment of six years or even a greatest high-quality of 300 Rupiahs.
Concerns had been elevated concerning the functionality of BIN to be a Software for the political pursuits of your President.
Custom: Customs (kebiasaan) or conventions, which may be categorized to be a supply of regulation, are customary legislation, which is differentiated from everyday customs. Customary guidelines (hereinafter “customs”) encompass procedures that Although not enacted via the condition or its subordinate authority are applicable as regulation. There are two requirements for personalized to possess the binding ability of law: There should be equivalent perform in the same affliction to which Culture has usually abided to. There needs to be Opinio juris sive necessitatis in excess of this sort of perform, that means a belief while in the Modern society that this kind of perform is binding as law (“lawful belief”).
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Baca selengkapnya Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.